Archive for the ‘Jawa Pos’ Category

PostHeaderIcon JK Cawapres Lagi, Langgar Konstitusi di Radar Sumbawa 26 Juli 2018

JK Cawapres Lagi, Langgar Konstitusi

Dr. Rusdianto Sesung *)

 

Rencana menduetkan kembali pasangan Joko Widodo – Muhammad Jusuf Kalla (JK) merupakan wacana yang menyesatkan dan membingungkan masyarakat. Bagaimana mungkin seorang JK yang sudah pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan (2004-2009 dan 2014-2019) dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang sama untuk ketiga kalinya? Hal ini perlu diluruskan agar tidak menjadi informasi yang menyesatkan bagi masyarakat, apalagi rencana tersebut justru dihembuskan oleh elit politik yang notabene seharusnya menyampaikan wacana atau informasi sebagai bagian dari pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Disamping itu, adanya permohonan pengujian undang-undang Pemilu oleh Partai Perindo kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadikan JK sebagai pihak terkait juga semakin membingungkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 bahwa masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dibatasi maksimal 2 kali masa jabatan untuk jabatan yang sama. Secara eksplisit Pasal 7 tersebut melarang bagi setiap WNI yang memenuhi syarat sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden untuk mencalonkan dirinya kembali menjadi Capres atau Cawapres jika telah pernah menduduki jabatan yang sama selama 2 periode atau 2 kali masa jabatan. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan hasil perubahan UUD Tahun 1945 tahap pertama pada tahun 1999. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membatasi masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yakni maksimal 2 kali masa jabatan. Pembatasan tersebut merupakan pelaksanaan atas Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jika ditarik lebih jauh lagi, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan bentuk penataan sistem ketatanegaraan Indonesia guna terjaminnya pelaksanaan kekuasaan pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi dan tidak didasarkan pada sistem otoriter (absolut) sebagaimana rezim orde lama maupun orde baru.

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diperlukan untuk mencegah terulangnya sejarah kelam bangsa menjadi negara yang dipimpin secara otoriter (absolut). Seorang penguasa yang tidak dibatasi kekuasaannya cenderung menjadi diktator dan memimpin secara otoriter. Tidak bisa dipungkiri bagaimana kepemimpinan Presiden Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinya yang juga dapat dikategorikan sebagai pemimpin dengan kekuasaan absolut karena berkuasa selama kurang lebih 2 dekade, bahkan muncul Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Perkara yang sama juga terjadi pada era orde baru, meskipun tidak ada Tap MPR yang menetapkan Presiden Soeharto sebagai Presiden Seumur Hidup seperti halnya Presiden Soekarno, namun karena UUD Tahun 1945 tidak membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 kali masa jabatan seperti halnya di banyak negara-negara demokratis lainnya maka hal tersebut telah menjadikan Presiden Soeharto sebagai seorang diktator yang memimpin Indonesia lebih kurang 32 tahun.

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya berlaku di Indonesia, namun juga berlaku di negara-negara demokratis dengan sistem presidensial seperti Amerika, Prancis, Filipina, bahkan Tiongkok (sebelum perubahan UUD Tiongkok Mei lalu). Lebih jauh lagi, Filipina bahkan membatasi masa jabatan Presidennya hanya untuk 1 periode saja yakni 6 tahun dan tidak boleh lagi mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Presiden. Pembatasan ini dikarena sebelumnya Filipina juga mengalami fase sejarah yang suram seperti Indonesia, yakni kepemimpinan diktator Presiden Ferdinand Marcos selama 21 tahun.

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 seharusnya dipahami oleh para elit politik dan tidak perlu membuat wacana yang membingungkan masyarakat. Jika JK hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Presiden maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena pembatasan tersebut hanya berlaku untuk jabatan yang sama, yakni jika telah menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 kali masa jabatan maka tidak boleh lagi menduduki jabatan yang sama untuk yang ke-3 kalinya karena hal tersebut inkonsitusional atau melanggar UUD NRI Tahun 1945.

*) Doktor Hukum Tata Negara FH Unair, Dekan FH Universitas Narotama Surabaya

PostHeaderIcon Selamat Ulang Tahun Jawa Pos ke 69

Selamat Ulang Tahun Jawa Pos yang ke 69 dari Universitas Narotama.

PostHeaderIcon Jawa Pos, 15 Februari 2018, Cerita Masalah Sosial lewat Mading

Jawa Pos, 15 Februari 2018, Cerita Masalah Sosial lewat Mading

Jawa Pos, 15 Februari 2018, Cerita Masalah Sosial lewat Mading

Selengkapnya silahkan klik link dibawah ini :

https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180215/282840781514985