Archive for the ‘Lensa Indonesia’ Category

PostHeaderIcon Lensa Indonesia, 19 Mei 2016, Seminar Internasional 4 Hari, Universitas Narotama Surabaya hadirkan pakar hukum asal Jepang

Lensa Indonesia, 19 Mei 2016, Seminar Internasional 4 Hari, Universitas Narotama Surabaya hadirkan pakar hukum asal Jepang

LENSAINDONESIA.COM: Universitas Narotama Surabaya menggelar Seminar Internasional 4 hari mulai 16-19 Mei 2016.

Seminar yang dilaksanakan di Conference Hall dan Ruang Rapat Gedung C Universitas Narotama Surabaya ini dihadiri Profesor Hukum Tata Negara dari Nagoya University, Yuzuru Shimada.

Dalam kesempatan itu, Yuzuru Shimada menjadi pembicara selama empat hari berturut-turut dengan tema yang berbeda. Ia membahas tentang sejarah Jepang dalam Perang Dunia II yang dikemas dalam seminar hari pertama, Senin (16/05/2016) dengan tema ” Historical of Japan Since World War II After Hiroshima and Nagasaki which it Influence National Domestic Rules In Japan….selengkapnya silahkan klik link dibawah ini :

Seminar Internasional 4 Hari, Universitas Narotama Surabaya hadirkan pakar hukum asal Jepang

 

Lensa Indonesia, 19 Mei 2016, Seminar Internasional 4 Hari, Universitas Narotama Surabaya hadirkan pakar hukum asal Jepang_3

Lensa Indonesia, 19 Mei 2016, Seminar Internasional 4 Hari, Universitas Narotama Surabaya hadirkan pakar hukum asal Jepang_2

PostHeaderIcon Lensa Indonesia,17-10-2013, Pengelolaan Sampah Benowo Terindikasi Kuat Rugikan Negara

Lensa Idonesia,17-10-2013, Pengelolaan Sampah Benowo

Lensa Indonesia,17-10-2013, Pengelolaan Sampah Benowo Terindikasi Kuat Rugikan Negara

 

LENSAINDONESIA.COM: Indikasi adanya kerugian negara atas kontrak kerjasama pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Sumber Organik (SO) sangat kuat.

 

Pasalnya, kontrak itu dinilai cacat hukum lantaran proyek pengelolaan sampah senilai investasi Rp 314 miliar itu tidak menjalankan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaaan sampah. Selain itu, kontrak tersebut juga melanggar PP NO 50 tahun 2007 tentang tata cara kerjasama Pemerintah.

 

Baca juga: Pemkot Surabaya salurkan daging korban ke panti asuhan dan Draf Perda pelepasan tanah surat hijau ngedon di Pemkot Surabaya

 

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Rusdianto. Menurutnya, dalam PP NO 50 tahun 2007 pasal 9 dijelaskan seluruh kerja sama pemerintah yang berdampak pada masyarakat harus dengan persetujuan DPRD.

 

“Melihat kontrak sampah ini aneh jika DPRD tidak tahu. Sekarang yang menjadi pertanyaan siapa subyek kerjasamanya, jika alokasi dana dari SKPD tidak masalah DPRD tidak tahu, tapi anehnya saat kenaikan tiping fee sampah Rp 62 miliar untuk 2014 kenapa minta pembahasan di DPRD? Jadi jelas anggaran pertama Rp 57 miliar sebelumnya DPRD juga tahu,” ujar dosen Hukum Universitas Narotama Surabaya kepada LICOM, Kamis (17/10/2013).

Selengkapnya silahkan langsung klink link dibawah ini :

http://www.lensaindonesia.com/2013/10/17/pengelolaan-sampah-benowo-terindikasi-kuat-rugikan-negara.html

PostHeaderIcon Lensa Indonesia, Kamis, 2 Mei 2013, Pakar Hukum Tata Negara Anggap Jabatan Plt Ketua DPRD Haram

Lensa Indonesia, Kamis, 2 Mei 2013, Pakar Hukum Tata Negara Anggap Jabatan Plt Ketua DPRD Haram

Lensa Indonesia, Kamis, 2 Mei 2013, Pakar Hukum Tata Negara Anggap Jabatan Plt Ketua DPRD Haram